Program Ketahanan Keluarga Jangka Panjang

Program Ketahanan Keluarga Jangka Panjang

Program Ketahanan Keluarga Jangka Panjang

 

Program Ketahanan Keluarga Jangka Panjang

Pemerintah Kota

Program Sekolah Ibu yang digulirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan sebagai program jangka panjang yang hasilnya baru akan dirasakan di kemudian hari. Melalui program ini diantaranya untuk bagaimana meningkatkan sumber daya kaum ibu yang menjadi bagian dari keluarga untuk bisa mengelola rumah tangganya dengan baik.

Modul dalam Program Sekolah Ibu

Modul dalam Program Sekolah Ibu ini dipersiapkan secara khusus. Jadi dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga ini tidak semata-mata dilihat dari sisi ekonomi, tetapi harus disiapkan pula dalam aspek psikologis.

Camat Bogor Barat Pupung W. Purnama, Selasa (07/08/2018), menerangkan hal tersebut menyikapi Program Sekolah Ibu yang telah digulirkan Pemkot Bogor yang dinilainya sebagai terobosan program yang sangat bagus dari pemerintah daerah.

Program Sekolah Ibu

“Berkaitan dengan kenapa Program Sekolah Ibu itu anggarannya ada di kecamatan, karena sesuai dengan Perwali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Wali Kota kepada Camat. Salah satu kewenangan camat itu adalah melakukan pemberdayaan perempuan di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan,” jelas Pupung.

Itu artinya, menurut Pupung

Dalam pemberdayaan perempuan itu ada kewenangan dari camat. Dengan dilimpahkannya kewenangan kepada camat, maka didistribusikan pula –anggarannya dari Pemkot Bogor ke seluruh kecamatan. Camat, lanjutnya, sebagai kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga sebagai pengguna anggaran. Apalagi camat menjadi pengguna anggaran ini pun bukan baru berjalan saat ini, tapi sejak kecamatan ditetapkan sebagai unit kerja.

Program Sekolah Ibu

“Maka camat menjadi pengguna anggaran atas semua anggaran kegiatan yang ada di kecamatan, bukan hanya di Program Sekolah Ibu saja. Dan ini pun sudah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kalau camat selaku pengguna anggaran menyalahi aturan keuangan, maka sudah pasti akan menjadi temuan BPK di tahun-tahun sebelumnya,” bebernya.

 

Sumber: https://bandarlampungkota.go.id/blog/contoh-gambar-seni-rupa-murni/