Prinsip Pengenaan Pajak

Prinsip Pengenaan Pajak

            Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa semua pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini memerlukan suatu penafsiran yang jelas karena harus diketahui ketentuan yang bagaiamana dimaksud yang harus ditetapkan dengan undang-undang. Pajak menyangkut masalah yang luas sehingga perlu diketahui yang mana merupakan ketetapan yang harus dimasukkan dalam undangundang. Pajak mencakup berbagai masalah jenis pajak, siapa yang akan dikenakan, berapa beban yang harus dipikul, apa sangsi jika terjadi pelanggaran, bila harus dibayar dan dilaporkan, cara pembayaran, biaya yang boleh dikurangkan, pengecualian, dan banyak hal lain. Menurut Adam Smith prinsip pengenaan pajak yang baik adalah :

  1. a)Distribusi dari beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan
  2. b)Pajak –pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi apabila keputusan-keputusan ekonomi trsebut telah pajak harus seminimal mungkin.
  3. c)Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidak efisienanya yang terjadi disektor swata, apabila instrument pajak dapat melakukannya.
  4. d)Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiscal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
  5. e)Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak.
  6. f)Administrasi pajak dan biaya pelaksanaanya harus sedikit mungkin.
  7. g)
  8. h)Dapat dilaksanakan dan dapat diterima.

            Adil yang dimaksud penjelasan diatas yaitu bersifat relative, artinya konsep keadilan tersebut harus dijelaskan lebih lanjut bagaimana suatu sistem pajak yang adil?. Dalam bidang perpajakan konsep adil ini dibedakan menjadi dua klasifikasi yaitu : keadilan horizontal dan keadilan vertical. Keadilan horizontal adalah pengenaan pajak dimana setiap orang yang keadaannya “kondisi” sama harus menderita beban pajak yang sama juga. Sedangkan keadilan vertical adalah situasi “kemampuan ekonomis” yang mana keadaannya berbeda maka haruslah menderita beban pajak yang berbeda pula. Dalam prinsip ini masih belum jelas atau masih sangat kabur karena tidak jelas apa yang di maksud dengan “orang yang keadaanya sama”.

Masalah Keadilan

            Isu keadilan merupakan masalah yang masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Perbedaan pandangan mengenai keadilan antara kubu pendukung Income-Based Taxation dengan kubu pendukung Expenditure-Based Taxation sebenarnya berakar pada konsep yang paling mendasar, yaitu bagaimana mengukur ability-to pay. Jadi isu keadilan lebih menjadi polemik yang bersifat konseptual. Pendukung Income-Based Taxation berpendapat bahwa capacity to  pay  harus menjadi kriteria dalam menentukan ability to pay, sementara penentang  Income-Based Taxation berpendapat lebih adil untuk mengenakan pajak atas dasar konsumsi, yaitu apa-apa saja yang mereka perboleh dari common pool, dari pada apa yang mereka konstribusikan untuk common pool tersebut.

            Dalam tulisan Howell H. Zee mengenai “ Taxation anf Equity ” dapat diketahui bahwa ada berbagai permasalahan dalam konsep keadilan, yaitu apakah perbedaan-perbedaan yang paling mendasar dalam berbagai konsep keadilan yang ada selama ini dan bagaimana konsep tersebut diterjemahkan kedalam prinsip-prinsip pemungutan pajak yang berbeda-beda. Selain itu masalah keadilan lainnya adalah bagaimana keadilan harus didistribusikan serta apa impikasinya terhadap keadilan dalam pemungutan pajak.

  1. Prinsip Manfaat Dalam Pajak

            Menurut prinsip ini bahwa setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan manfaat yang ia terima dari aktifitas pemerintah. Dari definisi ini maka dapat kita lihat bahwa prinsip ini sesuai dengan insiden keseimbangan anggaran. Dalam hal ini pengenaan pajak dapat didasarkan pada criteria efisiensi,yaitu dimana tingkat produksi ditentukan pada biaya marginal sama dengan harga. Kasus dalam masalah ini misalnya pengenaan cukai bensin yang dihubungkan dengan penggunaan jalan raya, semakin besar penggunaan jaln raya maka semakin besar cuaki bensin yang harus dibayar. Contoh lainnya seperti penggunaan jalan tol pada jam-jam tertentu, tol pada jembatan dsb.Meskipun demikian masih banyak aktivitas pemerintah yang tidak dapat diukur secara langsung seperti dalam sector pertahanan,keamanan dll.

  1. Prinsip Kemampuan Membayar.

            Prinsip pajak yang ketiga adalah prinsip kemampuan membayar yang mana prinsip ini menjelaskan bahwasanya setiap orang harus membayar bagiannya (pajak) sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Karena prinsip ini tidak memiliki dasar yang ilmiah maka untuk dijadikan suatu prinsip perpajakan yang operasional prinsip ini harus menggunakan suatu ukuran yang operasional untuk mengukur kemampuan untuk membayar pajak. Ada tiga alat ukur yang dipakai dalam prinsip ini yaitu :

  1. Pendapatan
  2. Pengeluaran konsumsi
  3. Kekayaan.

            Dari ketiga ukuran kemakmuran tersebut diatas yang sering dan umum dipakai adalah pendapatan, sehingga prinsip kemampuan membayar akhirnya diukur dengan suatu konsep pengorbanan sebagai fungsi dari pendapatan seseorang yang dibayarkan sebagai pajak. Dalam prinsip ini misalnya ada dua orang yang pendapatanya sama haruslah memberikan pengorbanan yang sama dan orang yang pendapatannya berbeda juga memberikan pengorbanan yang berbeda.

2.2  Macam-macam Pajak yang Diterapkan di Indonesia

            Dari uraian mengenai berbagai prinsip yang harus dilakukan dalam perpajakan Indonesia,  lebih jauh dapat dijelaskan beberapa pembedaan pajak yang diterapkan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

  1. Menurut sifatnya

Baca Juga :

https://belantaraindonesia.org/turboscan-apk/