Perikatan Prosedur Yang Disepakati

Perikatan Prosedur Yang Disepakati

Perikatan Prosedur Yang Disepakati

Perikatan Prosedur Yang Disepakati
Perikatan Prosedur Yang Disepakati
Tujuan praktisi dalam perikatan prosedur yang disepakati adalah untuk menyajikan temuan-temuan tertentu yang membantu pemakai dalam mengevaluasi asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan berdasarkan prosedur yang disepakati oleh pemakai laporan tersebut.
Untuk memenuhi persyaratan bahwa praktisi dan pemakai tertentu sepakat atas prosedur yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan dan pemakai tertentu memikul tanggung jawab atas memadainya prosedur yang disepakati untuk mencapai tujuan, biasanya praktisi harus berkomunikasi langsung dengan dan memperoleh pengakuan dari setiap pemakai tertentu. Sebagai contoh, hal ini dapat diselesaikan dengan mengadakan rapat dengan para pemakai tertentu atau dengan mendistribusikan draft laporan yang diharapkan akan dihasilkan atau copy surat perikatan kepada pemakai tertentu dan meminta persetujuan dari mereka. Jika praktisi tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan seluruh pemakai tertentu, praktisi dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menerapkan satu atau lebih prosedur berikut ini atau prosedur yang serupa:
  1. Bandingkan prosedur yang akan diterapkan dengan persyaratan tertulis dari pemakai tertentu.
  2. Bicarakan prosedur yang akan diterapkan dengan wakil semestinya dari pemakai tertentu yang terkait.
  3. Lakukan review terhadap kontrak yang relevan atau korespondensi dari pemakai tertentu.

 

Untuk memperoleh pemahaman tentang persyaratan yang ditentukan dalam asersi manajemen tentang kepatuhan, praktisi harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
  1. Undang-undang, peraturan, ketentuan, kontrak, dan hibah yang melandasi persyaratan kepatuhan tertentu, termasuk persyaratan yang dipublikasikan.
  2. Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh melalui laporan perikatan sebelumnya dan laporan untuk memenuhi peraturan.
  3. Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari pembicaraan dengan individu semestinya di luar entitas (seperti pejabat pengatur atau spesialis pihak ketiga).

 

Laporan praktisi tentang prosedur yang disepakati yang berkaitan dengan asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan harus dalam bentuk prosedur dan temuan. Praktisi dilarang memberikan keyakinan negatif tentang apakah asersi manajemen disajikan secara wajar. Laporan praktisi harus memuat unsur-unsur berikut ini:
  1. Judul yang berisi kata independen.
  2. Identifikasi pemakai tertentu.
  3. Suatu pengacuan ke asersi manajemen tentang kepatuhan entitas dengan persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan, termasuk periode atau titik waktu yang dicakup oleh asersi manajemen,5 dan sifat perikatan.
  4. Suatu pernyataan bahwa prosedur, yang telah disepakati oleh pemakai tertentu yang disebutkan dalam laporan, telah dilaksanakan untuk membantu pemakai dalam mengevaluasi asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan.
  5. Pengacuan ke standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
  6. Suatu pernyataan bahwa memadainya prosedur merupakan tanggung jawab pemakai tertentu dan suatu pernyataan tidak bertanggung jawab tentang memadainya prosedur tersebut.
  7. Daftar prosedur yang telah dilaksanakan (atau pengacuan mengenai hal ini) dan temuan yang bersangkutan.
  8. Jika berlaku, suatu penjelasan adanya batas materialitas yang disepakati.
  9. Suatu pernyataan bahwa praktisi tidak mengadakan perikatan, dan oleh karena itu tidak melaksanakan, suatu pemeriksaan atas asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan, suatu pernyataan tidak memberikan pendapat atas asersi tersebut, dan suatu pernyataan bahwa jika praktisi telah melaksanakan prosedur tambahan, hal lain mungkin terungkap dan akan dilaporkan.
  10. Suatu pernyataan tentang pembatasan atas penggunaan laporan karena laporan tersebut hanya diperuntukkan bagi pemakai tertentu (Namun, jika laporan tersebut merupakan “catatan publik” praktisi harus menambahkan kalimat berikut ini: “Namun, laporan ini merupakan catatan publik dan distribusinya tidak terbatas.”)
  11. Jika berlaku, pembatasan tentang prosedur atau temuan.
  12. Jika berlaku, suatu penjelasan tentang sifat bantuan oleh spesialis.

 

Berikut ini adalah contoh laporan prosedur yang disepakati atas asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan yang di dalamnya prosedur dan temuan dicantumkan: