Pemilihan dan Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden

Pemilihan dan Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden

Pemilihan dan Syarat Calon Presiden Dan Wakil PresidenPemilihan dan Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden

  1. Pemilihan Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagi Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua.

Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

  1. Syarat Menjadi Presiden dan Wakil Presiden
  2. Warga Negara Indonesia
  3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  4. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
  5. Terdaftar sebagai Pemilih.
  6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
  7. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.
  8. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI
  9. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia
  1. Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden

Unsur pemberhentian presiden dan/wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, memutus pendapat DPR bahwa Presiden ddan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela

Sumber :

https://finbarroreilly.com/instagram-siapkan-stiker-rayakan-halloween/