NU balik lagi jadi parpol ?? No way

NU balik lagi jadi parpol ?? No way

NU balik lagi jadi parpol No way
NU balik lagi jadi parpol No way

Seiring dengan berulang dan berulangnya kembali konflik elit pimpinan PKB, muncul wacana agar NU kembali menjadi parpol. Alasannya, keberadaan PKB belum terlalu dirasakan manfaatnya buat NU, malah sekarang sudah keempat kalinya terjadi konflik di pucuk pimpinan PKB — dimana ini dirasa memalukan dan mencoreng nama dan citra NU sebagai lembaga yang membidani kelahirannya. Tulisan ini sebenarnya adalah salah satu postingan kami di milis NU ANZ, yang beberapa waktu lalu ramai mendiskusikan hal ini. Semoga bermanfaat.

Wacana NU kembali menjadi parpol menurut saya adalah kemunduran. Belum tentu ketika NU menjadi parpol, maka konflik-konflik serupa tidak akan terjadi. Bahkan di saat NU mau menegaskan khittahnya, sejarah mencatat lahirnya PBNU tandingan pimpinan Abu Hasan di tahun 1994. Lebih jauh, ketika NU menjadi parpol lagi, mau dikemanakan kader-kader potensial NU yang tidak mau masuk ke wilayah politik praktis dan hanya mau berkhidmat kepada masyarakat melalui payung besar organisasi NU?. Saya kira ketika NU menjadi parpol, mereka-mereka ini akan merasa kehilangan “rumah”nya yang bisa ditinggali dan dikunjungi siapa saja, tanpa pandang ideologi dan keberpihakan politiknya.

Terkait dengan konflik di PKB, saya kira dinamika yang terjadi saat ini adalah wajar-wajar saja … lha memang wadahnya politisi. Partai sebagai lembaga untuk berebut kekuasaan memang secara alamiah kental dengan konflik. Isu-isu seputar siapa mendapat apa dan berapa besar adalah hal yang memang bagiannya politik praktis. Kalau NU masuk ke wilayah ini,  kerja-kerja  riil pemberdayaan masyarakat bisa-bisa malah terabaikan. Dakwah Islam ala wali songo yang moderat dan sejuk bisa-bisa menjadi sarat kepentingan terkait kekuasaan. Nilai nilai keihlasan bisa campur aduk dengan pamrih-pamrih kekuasaan jangka pendek.

Akan tetapi, jika dilihat dari usia PKB yang sudah cukup matang secara organisasi, kapabilitas manajemen konflik yang diperlihatkan para petinggi PKB memanglah agak konyol. Apakah belum cukup pelajaran konflik dengan Matori, Alwi Shihab, Cak Anam, ataupun Gus Ipul, untuk melembagakan mekanisme manajemen konflik partai yang bisa membawa citra positif pada konstituen dan masyarakat umum?. Ataukah ini memang sudah takdirnya NU dan para elitnya?. (Ini bercermin pada banyaknya kasus gagapnya orang NU ketika dihadapkan pada kekuasaan dan harta — lihat saja perebutan kekuasaan di pondok-2 besar di lingkungan NU, berebut yayasan pendidikan dengan omzet miliaran rupiah dll yang sudah sangat biasa). Fenomena ini sungguh sangat memprihatinkan. Di satu sisi, elit NU kebanyakan adalah keturunan kiyai besar yang dikenal karomah, amanah, wara’ dan istiqomah. Elit-elit tersebut sudah mengenyam ribuan doktrin ahlaq dan fiqih, tapi kenapa kok gagap ketika mengimplementasikan nya di hadapan kekuasaan dan harta. Saya kira salah satu kultur yang menjadi akar konflik-konflik di PKB adalah kultur semacam ini.

Menurut saya, melahirkan PKB sebagai wadah politik orang NU adalah langkah paling rasional bagi NU saat itu. Pernyatan beberapa orang bahwa warga NU kena getahnya tapi nggak dapat nangkanya dari PKB juga kurang tepat. Soalnya saya tahu sendiri, bahwa di banom-banom NU di tingkat ranting dan MWC, “nangka” yang dimaksud orang-orang itu juga sedikit banyak dirasakan oleh mereka. Saya nggak ngerti kalau di tingkatan Cabang dan pusat, apakah mereka juga mendapat “nangka” yang lebih besar atau getahnya saja. Atau gara-gara ikut kecipratan “nangka” subhat dari dunia politik semacam itu akhirnya menjadikan PKB dan sebagian organ NU tidak barokah, sehingga penuh konflik, wallahu a’lam.

PKB adalah fakta sejarah bagi organisasi NU, adalah pilihan politik yang bijak ketika arus deras demokrasi menyeret-nyeret NU dan warganya masuk ke wilayah politik praktis setelah reformasi 1998. Menyangkal kaitan PKB dengan NU adalah konyol secara organisatoris. Nah ketika PKB saat ini carut marut, bagi siapa saja yang mengaku sebagai orang NU dan dulu mendukung keputusan organisatoris NU tersebut, terhamparlah dua pilihan politik. Tidak mau pusing-pusing lagi dengan PKB dan segala tetek bengeknya, atau turut membantu memperbaiki dan membesarkan PKB. Toh di NU yang terkenal demokratis, perbedaan pilihan semacam itu adalah biasa dan nggak dianggap dosa.

Turut membantu memperbaiki dan membesarkan PKB tidak harus menjadi pengurus partai atau masuk ranah politik praktis. Dengan sumbang saran dan pemikiran yang positif sebagai cendekiawan, atau ikut melakukan pengawasan terhadap parlemen, atau mendidik masayarakat agar melek politik juga merupakan bentuk keberpihakan politik yang bertanggung jawab. Atau turut mendoakan saja, agar para elit NU dan PKB selalu dibimbing Gusti Allah dalam menjalankan amanahnya adalah bentuk kepedulian yang nyata.

Saya kira, satu hal yang patut direnungkan adalah sejauh mana kita ini memiliki kesadaran berpolitik. Sejauh mana pemahaman kita akan pentingnya keberpihakan politik. Di saat kita apatis dan menjauh dari politik, kelompok lain sudah punya ancang-ancang 25 tahun ke depan atas peta kekuasaan di negeri kita. Road map kebijakan publik 25 tahun ke depan sudah mereka rancang dan dijalankan. Kita yang biasa sibuk menyalahkan saudara-saudara kita sendiri di lingkungan NU, dan jarang berbuat apa-apa, akan tergagap-gagap ketika DPR dan MPR nanti didominasi anak-anak muda yang punya ideologi pan Islamisme. Kita akan tergagap-gagap ketika satu demi satu perda dan undang-undang berbasis syariah ditetapkan. Kita cuman akan bisa mendongkol ketika uang pajak yang dipotong dari gaji kita digunakan untuk membiayai operasional polisi syariat.

Ketika itu terjadi, para intelektual NU yang lebih suka bergerombol di LSM-LSM akan hanya bisa berteriak di luar sistem. Padahal demokrasi sudah dikuasai orang lain. Atas nama demokrasi yang kita dukung itu, mereka tentu berhak mengatur bulat lonjongnya negeri kita karena mereka penguasa legislatif dan eksekutif. Sedangkan kita sibuk berantem, sebagian yang lain sibuk mentertawakan dan menghina yang berantem tanpa berbuat apa-apa. Di saat kita menyadari itu semua, dan mau bersatu … saya kira semuanya akan terlambat. Marilah kita sadar kawan, bahwa keberpihakan itu adalah suatu keharusan. Kita nggak harus berpihak ke PKB, tapi janganlah tidak berpihak kepada NU dan segala idenya tentang Islam yang rahmatan lil ‘alamin, tentang hubungan negara dan agama, tentang cita-citanya membangun Indonesia yang berahlak diatas pluralisme.

Kalau NU saat ini masih terseok-seok ya mari dibantu. Jangan karena alasan, saya di NU nggak pernah diorangkan lantas tidak mau membantu NU. Atau alasan lain misalnya, “NU itu sudah terlalu banyak orang pinter jadi nggak butuh saya”, lantas nggak peduli dengan NU. Padahal pada kenyataannya, NU itu kekuarangan SDM yang profesional, yang berahlak mulia, yang tanpa pamrih ingin melihat NU besar dan barokah. Lebih-lebih, saya kira NU kekurangan kader yang militan. Militan bukan dalam artian bersedia maju perang ketika NU diserang, tapi militan yang mau bersusah-susah membangun NU secara istiqomah, meskipun dari kelompok-kelompok kecil.

Sudah banyak orang yang meninggalkan NU karena nggak tahan melihat pengurusnya atau organisasinya yang nggak beres. Dan banyak juga para professional anak orang NU yang nggak mau ikut-ikut ngurusi NU karena alasan yang sama. Saya kira dua hal ini adalah salah satu akar masalah kenapa NU beserta banom-banomnya nggak beres-beres secara organisatoris. NU butuh anda, NU butuh tenaga-tenaga dan pikiran-pikiran muda yang idealis, yang belum terkotori oleh kotoran kepentingan sesaat. Semakin banyak orang baik yang mau ngurusi NU, semakin baik NU itu secara organisasi. Kalau wimar punya slogan “promoting good guys” mengapa kita nggak menjalankan “encouraging good guys to care about NU”.

Sumber : https://dunebuggyforsale.org/speed-legends-apk/