Kehidupan Ekonomi Bangsa Indonesia di Masa Demokrasi Liberal

Kehidupan Ekonomi Bangsa Indonesia di Masa Demokrasi Liberal

“Duh, pengen membeli pakaian tapi males ke mall. Beli di online shop aja deh”. Sebagian besar berasal dari kamu tentu pernah membeli barang secara online. Mudah sekali, ya kalau idamkan melaksanakan transaksi ekonomi selagi ini. Tapi, pernah terbayang nggak gimana kehidupan ekonomi Indonesia di masa-masa awalannya merdeka? Pastinya nggak semudah selagi ini. Nah, didalam artikel ini, kami akan mengulas mengenai perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di era demokrasi liberal. Simak, yuk untuk tahu bagaimana kehidupan ekonomi di era itu.

Sebagai “negara baru”, Indonesia masih mesti banyak studi didalam bermacam perihal sehingga negaranya makin lama kuat. Salah satunya adalah didalam bidang ekonomi. Di era demokrasi liberal, kerap berjalan pergantian kabinet yang ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia selagi itu. Untuk melakukan perbaikan keadaan tersebut, ada beberapa kebijakan yang dikerjakan pada lain:

Gunting Syafruddin

Kalau kamu pikir program ini adalah menggunting duit kertas, salah. Salah banget. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang. Caranya bersama dengan memotong duit yang punya nilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan selagi itu, Syafruddin Prawiranegara.

Kebijakan ini dikerjakan bersama dengan cara menggunting duit kertas menjadi dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan duit kertas bagian kiri selalu merupakan alat pembayaran yang sah bersama dengan nilai separuh berasal dari nilai nominal yang tertera, sedang guntingan duit kertas bagian kanan ditukarkan bersama dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa th. kemudian. Kebijakan ini dikerjakan pemerintah manfaat kurangi jumlah duit beredar di masyarakat dan menambah kas negara.

Eh, tapi kalau selagi ini, kamu jangan coba-coba gunting duit kamu ya, Squad. Bisa-bisa kamu kena denda atau lebih-lebih dipenjara dikarenakan melanggar undang-undang. Please, jangan sampe…

Gerakan Benteng

Salah lagi, Squad! Sistem ekonomi gerakan benteng bukan seperti benteng yang di atas, ya, catet! Sistem ekonomi gerakan benteng punya tujuan untuk membuat perubahan susunan ekonomi kolonial menjadi susunan ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia, yang dituangkan didalam program kerja Kabinet Natsir.

Pada dasarnya sistem ekonomi ini punya tujuan untuk menjaga para entrepreneur didalam negeri bersama dengan cara menambahkan pemberian berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 entrepreneur didalam negeri telah mendapat pemberian kredit berasal dari pemerintah. Namun, program ini tidak berjalan bersama dengan baik dikarenakan normalitas konsumtif yang dimiliki oleh entrepreneur didalam negeri. Banyak yang memakai dana kredit tersebut untuk mencukupi kepentingan pribadinya.

Sistem Ekonomi Ali Baba

Sistem ekonomi Ali Baba diprakarsai oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo menteri ekonomi pada era Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan menekankan kaum pribumi. Kata “Ali” mewakili entrepreneur pribumi dan “Baba” mewakili entrepreneur Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk entrepreneur swasta nasional pribumi sehingga dapat beradu bersama dengan entrepreneur nonpribumi. Namun, program ini gagal dikarenakan entrepreneur pribumi masih miskin dibandingkan entrepreneur nonpribumi.

Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada era pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi pada pihak Indonesia bersama dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung tanggal 7 Januari 1956, adapun kesepakatan yang pada Finek adalah:

hasil KMB dibubarkan.
Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional
Hasilnya pemerintah Belanda tidak senang di tandatangani sehingga Indonesia menyita cara secara sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanudin Harahap melaksanakan pembubaran Uni-Indonesia dan pada akhirnya tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno di tandatangani pembatalan KMB.

Gerakan Asaat

Gerakan Asaat yang digagas oleh Mr. Asaat punya tujuan menjaga perekonomian warga Indonesia asli berasal dari persaingan dagang bersama dengan entrepreneur asing terutama Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah memperlihatkan akan membawa dampak lisensi spesifik untuk para entrepreneur pribumi.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Ketidakstabilan politik dan ekonomi membawa dampak merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada awalannya kabinet menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek lantas dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Pada bulan Mei 1956 biro ini menyusun RPLT. Kalau di selagi ini, mungkin sebutan yang kerap digunakan adalah Renstra (Rencana Strategis) mungkin, yaa…

Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

Pada era Kabinet Ali Sastroamijoyo II berjalan ketegangan pada pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk selagi selagi dapat terselesaikan bersama dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diselenggarakan Munap adalah untuk membuat perubahan rancangan pembangunan sehingga dapat dihasilkan rancangan pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Rencana tersebut tidak dapat dikerjakan bersama dengan baik karena:

adanya ada problem didalam pilih prioritas.
Terjadi ketegangan politik.
Timbul pemberontakan PRRI/ Permesta.

Nasionalisasi Perusahaan Asing

Selain kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada warga negara Indonesia, perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di era demokrasi liberal terhitung tidak lepas berasal dari Kedatangan perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau lebih dikenal bersama dengan nasionalisasi. Tahap ini diawali sejak Desember 1958 bersama dengan dikeluarkannya undang-undang mengenai nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.

Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia di antaranya adalah Bank Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij (Bank Dagang Negara), Bank De Nationale Handelsbank N. V (Bank Umum Negara), N.V Nederlandsche Handels Maatschappij (Bank Exim), Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij/KNILM (Garuda Indonesia), dll.

Nasionalisasi de Javasche Bank

Squad pernah jalan-jalan ke Kota Tua Jakarta selanjutnya pergi ke Museum BI (Bank Indonesia)? Bangunan tersebut miliki peristiwa yang panjang sebagai saksi kehidupan ekonomi bangsa. Dulunya gedung itu milik Belanda, tepatnya milik de Javasche Bank.

Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi de Javasche Bank yang berdasarkan pada ketentuan Pemerintah RI No. 122 dan 123. Pemerintah memberhentikan Dr. Houwing sebagai Presiden de Javasche Bank dan mengangkat Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden de Javasche Bank yang baru. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang No. 24 th. 1951 mengenai Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Sentral lantas pada tanggal 1 Juli 1953, de Javasche Bank berpindah menjadi Bank Indonesia.

Baca Juga :