Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah pajak di indonesia

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah pajak di indonesia

            Kebijakan perpajakan merupakan salah satu bagian atau instrument kebijakan fiscal dalam arti sempit. Sedangkan kebijakan dalam arti luas adalah kebijakan untuk memengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Dengan tujuan untuk mempengaruhi perekonomian dalam rangka meningkatkan penerimaan, mendorong investasi dan menciptakan keadilan Negara melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Oleh karenanya, kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah harus dapat menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut, secara optimal dan proporsional.

            Adapun beberapa usaha yang telah dilakukan didalam reformasi kebijakan perpajakan, antara lain :

v  Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan.Misalnya : UU ttg Pajak Penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn) dan Pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

v  Modernisasi pemungutan pajak. Dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dalam perpajakan, yakni dengan pengembangan dan pengawasan : e-filing, e-registration, e-payment dan e- counseling.

v  Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.

v  Sunset Policy / kebijakan dalam pendorongan NPWP.

v  Usaha-usaha lainnya, dalam rangka motivasi peningkatan kesadaran pembayaran pajak, misalnya melalui berbagai media.

v  Peningkatan manajemen pengelolaan perpajakan.

v  Reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan.

v  Mengintensifkan penagihan tunggakan pajak.

            Jadi, dari berbagai usaha yang telah dilakukan dalam kebijakan perpajakan maka kepentingan masyarakat perlu disinkronkan dengan kepentingan pemerintah, agar pengaruh pajak terhadap pola konsumsi masyarakat, tidak merugikan masyarakat tersebut. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar tidak merugikan masyarakat, yakni :

  1. Diusahakan sedemikian rupa, sehingga income per capita riil meningkat, serta laju pertumbuhan ekonomi lebih baik dan segala hambatan perlu diminimalisir.
  2. Terciptanya keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Apabila pengalokasian beban pajak adil dan fair, maka masyarakatpun akan melaksanakan kewajiban membayar pajaknya.
  3. Sistim dan struktur pajak seharusnya dapat mempermudah pelaksanaan kebijakan fiskal, stabilisasi dan pencapaian tujuan.
  4. Sistim pajak harus efisien dan mudah dipahami wajib pajak.
  5. Meningkatkan kepercayaan/ kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak, maka perlu komunikasi dan penyampaian informasi tentang perpajakan.
  6. Peningkatan pengawasan terhadap perpajakan ( dalam menghimpun dan menggunakan ) apakah pengawasan yang dilakukan oleh Eksekutif. Legislatif, Lembaga yang berwenang dan oleh Masyarakat.
  7. Revisi tarif pajak, agar dapat mencapai keadilan bagi masyarakat.

            Selain kebijakan-kebijakan perpajakan yang ditujukan untuk mendongkrak penerimaan pajak, Pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang memberikan keringanan perpajakan bagi masyarakat. Kebijakan itu antara lain :

Recent Posts