HUBUNGAN KOMPETENSI, PRODUKTIVITAS, SERTIFIKASI

HUBUNGAN KOMPETENSI, PRODUKTIVITAS, SERTIFIKASI

HUBUNGAN KOMPETENSI, PRODUKTIVITAS, SERTIFIKASI

HUBUNGAN KOMPETENSI, PRODUKTIVITAS, SERTIFIKASI
HUBUNGAN KOMPETENSI, PRODUKTIVITAS, SERTIFIKASI

Kompetensi tenaga kerja dan sertifikasi profesi merupakan

solusi dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, produktivitas tenaga kerja merupakan variabel kunci untuk memenangkan persaingan antar individu, antar industri, antar sektor, antar daerah, dan antar negara.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara mengukur produktivitas tenaga kerja

pada suatu sektor / kabupaten / provinsi / negara / dunia adalah produk domestik bruto (PDB) di bagi dengan jumlah tenaga kerja (workers). Rumus ini menghasilkan produktivitas tenaga kerja rata-rata. Kemudian, rumus ini dapat diturunkan untuk menghitung produktivitas seorang tenaga kerja, yang tidak lain adalah sama dengan nilai tambah pekerjaan yang dikerjakan oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh kompetensi yang bersangkutan, yakni semakin tinggi kompetensi maka semakin tinggi pula produktivitas.

Apabila dilihat secara individu tenaga kerja, maka semakin tinggi kompetensi tenaga kerja, tentunya akan semakin tinggi nilai tambah yang dihasilkannya, lalu akan semakin tinggi pula produktivitas tenaga kerja yang bersangkutan, dan akhirnya akan semakin tinggi daya saing tenaga kerja yang bersangkutan. Selanjutnya apabila dilihat secara agregat, semakin tinggi kompetensi rata-rata tenaga kerja, maka akan semakin tinggi PDB per kapita, yang berarti semakin tinggi produktivitas rata-ratanya, akhirnya semakin tinggi daya saingnya.

Berdasarkan rumusan di atas, peningkatan kompetensi tenaga kerja

merupakan muara dari peningkatan daya saing, yang mana kedua hal tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam hal ini, peningkatan kompetensi dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Sedangkan peningkatan daya saing tenaga kerja selain tergantung pada kompetensi, juga ditentukan oleh sertifikasi profesi yang merupakan pengakuan (recognition) terhadap kompetensi yang dimiliki. Tanpa sertifikat kompetensi dapat dipastikan tidak diketahui secara gamblang standar kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan ketika akan memasuki dunia kerja.

Indonesia telah memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan membagi menjadi 9 tingkatan Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu: tingkat pertama adalah jabatan operator-I yang setara dengan pendidikan formal Sekolah Dasar; tingkat kedua adalah jabatan operator-II setara pendidikan Sekolah Menengah Atas; tingkat ketiga adalah jabatan operator-III setara pendidikan Diploma 1; tingkat ke empat adalah jabatan analisis / teknisi-I setara pendidikan diploma 2; tingkat kelima adalah jabatan analisis / teknisi-II setara pendidikan diploma 3; tingkat ke enam jabatan analisis / teknisi-III setara pendidikan diploma 4 / strata 1; tingkat jabatan ke tujuh adalah jabatan ahli-I setara pendidikan profesi; tingkat jabatan ke delapan adalah jabatan ahli-II setara pendidikan magister; dan tingkat ke sembilan adalah jabatan ahli-III setara pendidikan doktor terapan / doktor.

Di tingkat ASEAN telah disepakati pengaturan pengakuan bersama

mutual recognition arrangement (MRA) tentang penyetaraan kualifikasi tenaga kerja melalui sertifikasi dan standarisasi kompetensi utama, yang meliputi 8 sektor yaitu: (1). Jasa Engineering, mulai Desember 2005; (2). Jasa keperawatan, mulai Desember 2006; (3). Jasa Arsitektur, mulai November 2007; (4). Surveyor, mulai November 2007; (5). Praktisi Dokter Medis, mulai Februari 2009; (6). Praktisi Dokter Gigi, mulai Februari 2009; (7). Jasa Akuntansi, mulai Februari 2009; (8). Jasa Pariwisata, mulai Januari 2009.

Sekalipun Indonesia sudah memiliki SKKNI dan menyepakati MRA, tetapi Indonesia terbilang belum intens melakukan peningkatan kompetensi tenaga kerjanya. Pelatihan dan pemagangan oleh Kementerian Ketenagakerjaan hanya sebesar 80.000 sd. 100.000 orang per tahun, sangat jauh dari mencukupi untuk mengatasi pengangguran terbuka yang saat ini berjumlah 7,24 juta (5,94 %). Sementara itu, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri, ditemukan bahwa dari 8 jabatan utama dalam mekanisme MRA, keseluruhannya belum siap menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), karena sebaran tenaga kerjanya masih terpusat di pulau Jawa, dan masih belum memandang penting sertifikasi profesi.

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi Indonesia untuk meningkatkan daya saing tenaga kerjanya adalah menyangkut kesiapan perangkat penunjangnya. Sampai tahun 2014 Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) baru berhasil memfasilitasi operasional Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi sebanyak 133 LSP, Assesor Kompetensi sebanyak 22.431 orang, Master Assessor 130 orang dan Lead Assessor 40 orang. Jumlah ini sangat tidak mencukupi untuk melayani angkatan kerja di Indonesia, yang pada posisi Agustus 2014 berjumlah 121,87 juta orang.

Permasalahan lainnya adalah masih belum menyatunya Lembaga Penguji Jasa Konstruksi (LPJK) ke dalam BNSP, yang menyebabkan terjadinya dualisme dalam sertifikasi profesi di bidang jasa konstruksi. Selain itu, masih banyaknya pembagian Standar Kompetensi Profesi Jabatan di Indonesia yang belum sama dengan pembagian Standar Kompetensi Jabatan secara Internasional. Menurut laporan Asosiasi Pelistrikan Indonesia, standar kompetensi profesi kelistrikan di Indonesia dibagi menjadi ribuan, sedangkan di Eropa hanya 1 kompetensi profesi saja.

Terkait dengan peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia, tentunya berkaitan erat dengan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Oleh karena itu, sepanjang Indonesia belum mencapai tingkatan “full employment” maka tenaga kerja asing (TKA) yang diperbolehkan bekerja di Indonesia harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013. Pada intinya, hanya untuk jabatan-jabatan tertentu pada tingkatan tinggi yang boleh dimasuki oleh TKA. Dikecualikan kawasan perdagangan bebas (free trade zone), seperti Kawasan Otoritas Batam, yang masih boleh dimasuki TKA dengan tingkat jabatan operator, yang biasanya hanya beberapa waktu saja ketika pemasangan mesin, dan sejenisnya. Di samping itu, ketika perusahaan mempekerjakan 1 orang TKA, maka perusahaan berkewajiban mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dalam jumlah tertentu, serta membayar uang untuk Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) sebesar US $. 1.200 per TKA per tahun.

Untuk menyambut masuknya TKA ke Indonesia, maka Kementerian Ketenagakerjaan telah mempermudah pelayanan pengurusan Ijin Penempatan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Indonesia. Pelayanannya sudah online, serta direncanakan akan dipercepat dari 4 hari menjadi 3 hari. Khusus di Kawasan Otoritas Batam, pengurusannya dapat terselesaikan di Kantor Pelayanan Terpadu dalam waktu 1 hari, tanpa harus diajukan ke Direktur Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan cq. Direktur Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Asing di Jakarta.

Pelayanan cepat persetujuan IMTA ini dimaksudkan dalam rangka mendukung peningkatan daya tarik Indonesia sebagai tempat investasi (penanaman modal) bagi negara lain. Dipihak lain, pengawasan terhadap TKA harus lebih diintensifkan agar TKA betul-betul patuh terhadap ketentuan per Undang-undangan yang berlaku. Apabila kedua hal tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, konsisten dan berkesinambungan, maka Indonesia akan mampu menciptakan kesempatan kerja menuju “full employement”.

Pada tingkatan “full employment” ini, telah tercapai “swasembada” kesempatan kerja, yang berarti telah tercapai “the rate of natural unemployment” pada kisaran 4-5 %. Di posisi inilah titik balik penentuan kebijakan ketenagakerjaan. Ketika masih terdapat pengangguran maka TKA yang masuk hanya pada jabatan dengan profesi berkualifikasi tinggi, sebagaimana yang masih berlaku di Indonesia saat ini. Sebaliknya, ketika nantinya tercapai kesempatan kerja lebih banyak dari angkatan kerja, dan hanya terjadi pengangguran alami, maka TKA dibolehkan memasuki jabatan dengan profesi lebih rendah, yang secara faktual pada jabatan tersebut enggan dimasuki oleh TKI.

Logika tersebut di atas akhirnya memandu kita untuk melaksanakan aktivitas pelatihan secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan kompetensi, produktivitas, sertifikasi, dan daya saing seluruh angkatan kerja, khususnya kepada penganggur, bekerja paruh waktu, dan setengah penganggur. Upaya ini tentunya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional dari waktu ke waktu.

Baca Juga :