Perencanaan Tindakan

Perencanaan Tindakan

Perencanaan Tindakan

Perencanaan Tindakan
Setelah masalah dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang dapat diambil dapat dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Perencanaan tindakan memanfaatkan secara optimal teori-teori yang relevan dan pengalaman yang diperoleh di masa lalu dalam kegiatan pembelajaran/penelitian sebidang. Bentuk umum rumusan hipotesis tindakan berbeda dengan hipotesis dalam penelitian formal.
Hipotesis tindakan umumnya dirumuskan dalam bentuk keyakinan tindakan yang diambil akan dapat memperbaiki sistem, proses, atau hasil. Hipotesis tindakan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dapat dicontohkan seperti di bawah ini.
(1) Strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis.
(2) Pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran.
(3) Penyampaian materi dengan menggunakan LKS dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran.
(4) Penggunaan strategi pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran IPS.
Secara rinci, tahapan perencanaan tindakan terdiri atas kegiatan- kegiatan sebagai berikut.
(1) Menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban, berupa rumusan hipotesis tindakan. Umumnya dimulai dengan menetapkan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah, kemudian dipilih tindakan yang paling menjanjikan hasil terbaik dan yang dapat dilakukan guru.
(2) Mentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan serta instrumen pengumpul data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan itu.
(3) Membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan mencakup; (a) Bagian isi mata pelajaran dan bahan belajarnya; (b) Merancang strategi dan skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih; serta (c) Menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpul data.

3. Pelaksanaan Tindakan
Pada tahapan ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterap- kan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar tampak berlaku wajar. Pada PTK yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2 sampai 3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyesaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran tertentu. Berikut disajikan contoh aspek-aspek rencana (skenario) tindakan yang akan dilakukan pada satu PTK.
1. Dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran X untuk pokok bahasan : A, B, C, dan D.
2. Format tugas: pembagian kelompok kecil sesuai jumlah pokok bahasan, pilih ketua, sekretaris, dll oleh dan dari anggota kelompok, bagi topik bahasan untuk kelompok dengan cara random, dengan cara yang menyenangkan.
3. Kegiatan kelompok; mengumpulkan bacaan, melalui diskusi anggota kelompok bekerja/ belajar memahami materi, menuliskan hasil diskusi dalam OHP untuk persiapan presentasi.
4. Presentasi dan diskusi pleno; masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya dalam pleno kelas, guru sebagai moderator, lakukan diskusi, ambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran.
5. Jenis data yang dikumpulkan; berupa makalah kelompok, lembar OHP hasil kerja kelompok, siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum (pretes) dan setelah (postes) tindakan dilak- sanakan.

Sumber :

https://rollingstone.co.id/cara-membersihkan-rambut/

Pengolahan Data

Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data terdiri dari:

(1) Pengklasifikasian data, yaitu menggolongkan aneka ragam jawaban itu ke dalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas. pengklarifikasian perangkat kategori itu penyusunannya harus memenuhi bahwa setiap perangkat kategori dibuat dengan mendasarkan kriterium yang tunggal, bahwa setiap perangat kategori harus dibuat lengkap, sehingga tidak ada satupun jawaban responden yang tidak mendapat tempat, dan kategori yang satu dengan yang lain harus terpisah secara jelas tidak saling tumpang tindih

(2) Koding, yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden dengan jalan menandai masing-masing kode tertentu.Bila analisis kuantitatif maka kode yg diberikan adalah angka.bila angka itu berlaku sebagai skala pengukuran maka disebut skor

(3) Tabulasi, yaitu usaha penyajian data,terutama pengolahan data yg akan memjurus analisis kuantitatif,biasanya menggunakan tabel,baik tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang.

Berdasarkan data yg diperoleh, peneliti akan menarik kesimpulan menjawab problemantik atau hipotesis atau tujuan penelitian yang diajukan.jika analisis data dilakukan dengan secara statistik,dari uji statistik yang telah dilakukan kemungkinan kesimpulannya berikut ini:

1)      Hubungan antara variabel-variabel penelitian atau perbedaan antara sampel-sampel yang diteliti sangat signifikan atau signifikan.

2)      Hubungan antara varibel-varibel yang diteliti atau perbedaan antara sampel-sampel yang diteliti tidak signifikan (Sutrisno Hadi,1981 23-24).

Dalam kemungkinan hasil yang pertama, kemungkinan besar hipotesis alternatifnya diterima (hipotesis nihil ditolak). Menerima hipotesis alternatif berarti adanya dugaan hubungan atau adanya perbedaan dinyatakan terbukti. Sebaliknya dalam kemungkinan hasil yg kedua, hipotesis alternatifnya dinyatakan tidak terbukti.

 

Sumber :

https://solopellico3p.com/samsung-siapkan-pengisi-daya-nirkabel/

Kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif

Kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif

Tidak ada model penelitian yang cocok untuk semua masalah pendidikan yang akan dipecahkan. Penelitian kuantitatif mempunyai kekuatan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat hasil dari proses yang dihentikan, namun tidak efektif diguna­kan dalam penelitian yang mempersoalkan tentang proses yang berjalan, dinamika, dan interaksi. Oleh karena itu, di samping mempunyai keunggulan, penelitian kuantitatif juga mempunyai beberapa kelemahan.

  1. Kelebihan metode penelitian kuantitatif

Suryabrata menjelaskan beberapa kekuatan metode penelitian kuantitatif yaitu : [7]

  1.  Memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksak.
  2. mengikuti tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten.
  3. Data dapat diringkas dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis.
  4. Memungkinkan penggunaan teknik analisis statistic dan matematis yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah.
  5. hasil penelitian yang diperoleh memiliki komunikabilitas yang tinggi.
  6. Penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dalam menegakkan objektivitas. Kebenaran diterima secara sepakat oleh para pengamat, sehingga kesimpulan yang dicapainya kuat.
  7. Kekurangan metode penelitian kuantitatif[8]
  8. Berdasarkan pada anggapan-anggapan (asumsi)
  9. Asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan.
  10. Data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama.
  11. Tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan (sampel) yang jumlahnya sedikit.
  1. Ciri-ciri penelitian kuantitatif
  2. Sifat realitasnya dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati, terukur.
  3. Hubungan peneliti dengan yang diteliti independen, supaya terbangun objektivitas.
  4. Hubungan variabelnya sebab-akibat (kausal)
  5. Cenderung membuat generalisasi
  6. Cenderung bebas nilai .[9]

 

Sumber :

https://solopellico3p.com/samsung-siapkan-pengisi-daya-nirkabel/

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah pajak di indonesia

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah pajak di indonesia

            Kebijakan perpajakan merupakan salah satu bagian atau instrument kebijakan fiscal dalam arti sempit. Sedangkan kebijakan dalam arti luas adalah kebijakan untuk memengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Dengan tujuan untuk mempengaruhi perekonomian dalam rangka meningkatkan penerimaan, mendorong investasi dan menciptakan keadilan Negara melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Oleh karenanya, kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah harus dapat menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut, secara optimal dan proporsional.

            Adapun beberapa usaha yang telah dilakukan didalam reformasi kebijakan perpajakan, antara lain :

v  Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan.Misalnya : UU ttg Pajak Penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn) dan Pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

v  Modernisasi pemungutan pajak. Dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dalam perpajakan, yakni dengan pengembangan dan pengawasan : e-filing, e-registration, e-payment dan e- counseling.

v  Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.

v  Sunset Policy / kebijakan dalam pendorongan NPWP.

v  Usaha-usaha lainnya, dalam rangka motivasi peningkatan kesadaran pembayaran pajak, misalnya melalui berbagai media.

v  Peningkatan manajemen pengelolaan perpajakan.

v  Reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan.

v  Mengintensifkan penagihan tunggakan pajak.

            Jadi, dari berbagai usaha yang telah dilakukan dalam kebijakan perpajakan maka kepentingan masyarakat perlu disinkronkan dengan kepentingan pemerintah, agar pengaruh pajak terhadap pola konsumsi masyarakat, tidak merugikan masyarakat tersebut. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar tidak merugikan masyarakat, yakni :

  1. Diusahakan sedemikian rupa, sehingga income per capita riil meningkat, serta laju pertumbuhan ekonomi lebih baik dan segala hambatan perlu diminimalisir.
  2. Terciptanya keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Apabila pengalokasian beban pajak adil dan fair, maka masyarakatpun akan melaksanakan kewajiban membayar pajaknya.
  3. Sistim dan struktur pajak seharusnya dapat mempermudah pelaksanaan kebijakan fiskal, stabilisasi dan pencapaian tujuan.
  4. Sistim pajak harus efisien dan mudah dipahami wajib pajak.
  5. Meningkatkan kepercayaan/ kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak, maka perlu komunikasi dan penyampaian informasi tentang perpajakan.
  6. Peningkatan pengawasan terhadap perpajakan ( dalam menghimpun dan menggunakan ) apakah pengawasan yang dilakukan oleh Eksekutif. Legislatif, Lembaga yang berwenang dan oleh Masyarakat.
  7. Revisi tarif pajak, agar dapat mencapai keadilan bagi masyarakat.

            Selain kebijakan-kebijakan perpajakan yang ditujukan untuk mendongkrak penerimaan pajak, Pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang memberikan keringanan perpajakan bagi masyarakat. Kebijakan itu antara lain :

Recent Posts

Prinsip Pengenaan Pajak

Prinsip Pengenaan Pajak

            Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa semua pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini memerlukan suatu penafsiran yang jelas karena harus diketahui ketentuan yang bagaiamana dimaksud yang harus ditetapkan dengan undang-undang. Pajak menyangkut masalah yang luas sehingga perlu diketahui yang mana merupakan ketetapan yang harus dimasukkan dalam undangundang. Pajak mencakup berbagai masalah jenis pajak, siapa yang akan dikenakan, berapa beban yang harus dipikul, apa sangsi jika terjadi pelanggaran, bila harus dibayar dan dilaporkan, cara pembayaran, biaya yang boleh dikurangkan, pengecualian, dan banyak hal lain. Menurut Adam Smith prinsip pengenaan pajak yang baik adalah :

  1. a)Distribusi dari beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan
  2. b)Pajak –pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi apabila keputusan-keputusan ekonomi trsebut telah pajak harus seminimal mungkin.
  3. c)Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidak efisienanya yang terjadi disektor swata, apabila instrument pajak dapat melakukannya.
  4. d)Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiscal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
  5. e)Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak.
  6. f)Administrasi pajak dan biaya pelaksanaanya harus sedikit mungkin.
  7. g)
  8. h)Dapat dilaksanakan dan dapat diterima.

            Adil yang dimaksud penjelasan diatas yaitu bersifat relative, artinya konsep keadilan tersebut harus dijelaskan lebih lanjut bagaimana suatu sistem pajak yang adil?. Dalam bidang perpajakan konsep adil ini dibedakan menjadi dua klasifikasi yaitu : keadilan horizontal dan keadilan vertical. Keadilan horizontal adalah pengenaan pajak dimana setiap orang yang keadaannya “kondisi” sama harus menderita beban pajak yang sama juga. Sedangkan keadilan vertical adalah situasi “kemampuan ekonomis” yang mana keadaannya berbeda maka haruslah menderita beban pajak yang berbeda pula. Dalam prinsip ini masih belum jelas atau masih sangat kabur karena tidak jelas apa yang di maksud dengan “orang yang keadaanya sama”.

Masalah Keadilan

            Isu keadilan merupakan masalah yang masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Perbedaan pandangan mengenai keadilan antara kubu pendukung Income-Based Taxation dengan kubu pendukung Expenditure-Based Taxation sebenarnya berakar pada konsep yang paling mendasar, yaitu bagaimana mengukur ability-to pay. Jadi isu keadilan lebih menjadi polemik yang bersifat konseptual. Pendukung Income-Based Taxation berpendapat bahwa capacity to  pay  harus menjadi kriteria dalam menentukan ability to pay, sementara penentang  Income-Based Taxation berpendapat lebih adil untuk mengenakan pajak atas dasar konsumsi, yaitu apa-apa saja yang mereka perboleh dari common pool, dari pada apa yang mereka konstribusikan untuk common pool tersebut.

            Dalam tulisan Howell H. Zee mengenai “ Taxation anf Equity ” dapat diketahui bahwa ada berbagai permasalahan dalam konsep keadilan, yaitu apakah perbedaan-perbedaan yang paling mendasar dalam berbagai konsep keadilan yang ada selama ini dan bagaimana konsep tersebut diterjemahkan kedalam prinsip-prinsip pemungutan pajak yang berbeda-beda. Selain itu masalah keadilan lainnya adalah bagaimana keadilan harus didistribusikan serta apa impikasinya terhadap keadilan dalam pemungutan pajak.

  1. Prinsip Manfaat Dalam Pajak

            Menurut prinsip ini bahwa setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan manfaat yang ia terima dari aktifitas pemerintah. Dari definisi ini maka dapat kita lihat bahwa prinsip ini sesuai dengan insiden keseimbangan anggaran. Dalam hal ini pengenaan pajak dapat didasarkan pada criteria efisiensi,yaitu dimana tingkat produksi ditentukan pada biaya marginal sama dengan harga. Kasus dalam masalah ini misalnya pengenaan cukai bensin yang dihubungkan dengan penggunaan jalan raya, semakin besar penggunaan jaln raya maka semakin besar cuaki bensin yang harus dibayar. Contoh lainnya seperti penggunaan jalan tol pada jam-jam tertentu, tol pada jembatan dsb.Meskipun demikian masih banyak aktivitas pemerintah yang tidak dapat diukur secara langsung seperti dalam sector pertahanan,keamanan dll.

  1. Prinsip Kemampuan Membayar.

            Prinsip pajak yang ketiga adalah prinsip kemampuan membayar yang mana prinsip ini menjelaskan bahwasanya setiap orang harus membayar bagiannya (pajak) sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Karena prinsip ini tidak memiliki dasar yang ilmiah maka untuk dijadikan suatu prinsip perpajakan yang operasional prinsip ini harus menggunakan suatu ukuran yang operasional untuk mengukur kemampuan untuk membayar pajak. Ada tiga alat ukur yang dipakai dalam prinsip ini yaitu :

  1. Pendapatan
  2. Pengeluaran konsumsi
  3. Kekayaan.

            Dari ketiga ukuran kemakmuran tersebut diatas yang sering dan umum dipakai adalah pendapatan, sehingga prinsip kemampuan membayar akhirnya diukur dengan suatu konsep pengorbanan sebagai fungsi dari pendapatan seseorang yang dibayarkan sebagai pajak. Dalam prinsip ini misalnya ada dua orang yang pendapatanya sama haruslah memberikan pengorbanan yang sama dan orang yang pendapatannya berbeda juga memberikan pengorbanan yang berbeda.

2.2  Macam-macam Pajak yang Diterapkan di Indonesia

            Dari uraian mengenai berbagai prinsip yang harus dilakukan dalam perpajakan Indonesia,  lebih jauh dapat dijelaskan beberapa pembedaan pajak yang diterapkan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

  1. Menurut sifatnya

Baca Juga :

https://belantaraindonesia.org/turboscan-apk/

Prinsip Pengenaan Pajak

Prinsip Pengenaan Pajak

Prinsip Pengenaan Pajak

Prinsip Pengenaan Pajak

            Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa semua pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini memerlukan suatu penafsiran yang jelas karena harus diketahui ketentuan yang bagaiamana dimaksud yang harus ditetapkan dengan undang-undang. Pajak menyangkut masalah yang luas sehingga perlu diketahui yang mana merupakan ketetapan yang harus dimasukkan dalam undangundang. Pajak mencakup berbagai masalah jenis pajak, siapa yang akan dikenakan, berapa beban yang harus dipikul, apa sangsi jika terjadi pelanggaran, bila harus dibayar dan dilaporkan, cara pembayaran, biaya yang boleh dikurangkan, pengecualian, dan banyak hal lain. Menurut Adam Smith prinsip pengenaan pajak yang baik adalah :

  1. a)Distribusi dari beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan
  2. b)Pajak –pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi apabila keputusan-keputusan ekonomi trsebut telah pajak harus seminimal mungkin.
  3. c)Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidak efisienanya yang terjadi disektor swata, apabila instrument pajak dapat melakukannya.
  4. d)Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiscal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
  5. e)Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak.
  6. f)Administrasi pajak dan biaya pelaksanaanya harus sedikit mungkin.
  7. g)
  8. h)Dapat dilaksanakan dan dapat diterima.

            Adil yang dimaksud penjelasan diatas yaitu bersifat relative, artinya konsep keadilan tersebut harus dijelaskan lebih lanjut bagaimana suatu sistem pajak yang adil?. Dalam bidang perpajakan konsep adil ini dibedakan menjadi dua klasifikasi yaitu : keadilan horizontal dan keadilan vertical. Keadilan horizontal adalah pengenaan pajak dimana setiap orang yang keadaannya “kondisi” sama harus menderita beban pajak yang sama juga. Sedangkan keadilan vertical adalah situasi “kemampuan ekonomis” yang mana keadaannya berbeda maka haruslah menderita beban pajak yang berbeda pula. Dalam prinsip ini masih belum jelas atau masih sangat kabur karena tidak jelas apa yang di maksud dengan “orang yang keadaanya sama”.

Masalah Keadilan

            Isu keadilan merupakan masalah yang masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Perbedaan pandangan mengenai keadilan antara kubu pendukung Income-Based Taxation dengan kubu pendukung Expenditure-Based Taxation sebenarnya berakar pada konsep yang paling mendasar, yaitu bagaimana mengukur ability-to pay. Jadi isu keadilan lebih menjadi polemik yang bersifat konseptual. Pendukung Income-Based Taxation berpendapat bahwa capacity to  pay  harus menjadi kriteria dalam menentukan ability to pay, sementara penentang  Income-Based Taxation berpendapat lebih adil untuk mengenakan pajak atas dasar konsumsi, yaitu apa-apa saja yang mereka perboleh dari common pool, dari pada apa yang mereka konstribusikan untuk common pool tersebut.

            Dalam tulisan Howell H. Zee mengenai “ Taxation anf Equity ” dapat diketahui bahwa ada berbagai permasalahan dalam konsep keadilan, yaitu apakah perbedaan-perbedaan yang paling mendasar dalam berbagai konsep keadilan yang ada selama ini dan bagaimana konsep tersebut diterjemahkan kedalam prinsip-prinsip pemungutan pajak yang berbeda-beda. Selain itu masalah keadilan lainnya adalah bagaimana keadilan harus didistribusikan serta apa impikasinya terhadap keadilan dalam pemungutan pajak.

  1. Prinsip Manfaat Dalam Pajak

            Menurut prinsip ini bahwa setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan manfaat yang ia terima dari aktifitas pemerintah. Dari definisi ini maka dapat kita lihat bahwa prinsip ini sesuai dengan insiden keseimbangan anggaran. Dalam hal ini pengenaan pajak dapat didasarkan pada criteria efisiensi,yaitu dimana tingkat produksi ditentukan pada biaya marginal sama dengan harga. Kasus dalam masalah ini misalnya pengenaan cukai bensin yang dihubungkan dengan penggunaan jalan raya, semakin besar penggunaan jaln raya maka semakin besar cuaki bensin yang harus dibayar. Contoh lainnya seperti penggunaan jalan tol pada jam-jam tertentu, tol pada jembatan dsb.Meskipun demikian masih bany

 

Baca Juga :

https://robinschone.com/battle-fleet-2-apk/

Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Good Governance

Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Good Governance

            Good governance dapat ditinjau sebagai bentuk pergeseran paradigma konsep goverment (pemerintah) menjadi governance (kepemerintahan). Secara epistemologis, perubahan paradigma goverment berwujud pada pergeseran mindset dan orientasi birokrasi sebagai unit pelaksana dan penyedia layanan bagi masyarakat, yang semula birokrat melayani kepentingan kekuasaan menjadi birokrat yang berorientasi pada pelayanan publik.

            Salah satu bentuk layanan tersebut adalah penertiban regulasi yang dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat. Akan tetapi, sebelum lebih jauh kita  menelaah kiat-kiat dalam menciptakan regulasi yang kondusif, tidak ada salahnya apabila kita memulainya dengan memahami terlebih dahulu beberapa konsep dasar dalam kebijakan publik.

            Dalam kacamata awam, pemerintahan yang baik identik dengan pemerintahan yang mampu memberikan pendidikan gratis, membuka banyak lapangan kerja, mengayomi fakir miskin, menyediakan sembako murah, memberikan iklik investasi yang kondusif dan bermacam kebaikan lainnya. Dengan kata lain, pemerintah dianggap baik apabila ia mampu melindungi dan melayani masyarakatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan umum yang berkualitas merupakan ukuran untuk menilai sebuah pemerintahan yang baik, sedangkan pelayanan umum yang buruk lebih mencerminkan  pemerintahan  yang miskin inovasi dan tidak memiliki keinginan untuk menyejahterakan masyarakatnya (bad governance).

            Berbicara tentang good governance biasanya lebih dekat dengan masalah pengelolaan manajemen pemerintahan dalam membangun kemitraan dengan stake holder (pemangku kepentingan). Oleh karena itu, good governance menjadi sebuah kerangka konseptual tentang cara memperkuat hubungan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam nuansa kesetaraan. Hubungan yang harmonis dalam nuansa kesetaraan merupakan prasyarat yang harus ada. Sebab, hubungan yang tidak harmonis antara ketiga pilar tersebut dapat menghambat kelancaran proses pembangunan.

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

            Konsep good governance yang dijelaskan tersebut berlaku untuk semua jenjang pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mau tidak mau, mampu ataupun tidak mampu, dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance karena prinsip tersebut telah menjadi paradigma baru didalam menyelenggarakan kepemerintahan yang digunakan secara universal.

            Pemerintahan yang baik tidak di lihat dari sistem yang berbuat atau rancangan undang-undang yang di rumuskan, melainkan suatu sikap yang pasti dalam menangani suatu permasalahn tanpa memandang siapa serta mengapa hal tersebut harus di lakukan. Pada sisi lain, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan konsep good governance kepada seluruh jajaran pemerintahan karena konsep tersebut menjadi salah satu ukuran keberhasilan birokrasi pemerintahan.

 

Sumber :

https://urbanescapesusa.com/

Kendala dalam Pengelolaan Perpustakaan

  1. Kendala dalam Pengelolaan Perpustakaan

Meningkatnya kebutuhan pengguna akan informasi yang akurat, bernilai, relevan, dan tepat waktu akan menghadapkan profesi pustakawan pada tantangan yang semakin berat dan kompleks. Sampai saat ini masih banyak terdengar keluhan sulitnya mendapatkan informasi yang tepat, akurat, relevan, murah dan cepat. Hampir seluruh pengguna menginginkan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat, tepat, akurat dan efisien, baik dari segi waktu dan biaya. Tingkat kenyaman pengguna dalam menikmati layanan informasi juga masih belum terpenuhi. Semuanya ini merupakan tantangan yang perlu segera dipikirkan dan disiasati dengan model pembaharuan dalam etos kerja dan kinerja pustakawan ke arah yang lebih “proaktif dan inovatif”. Konsekuensi logis dari tuntutan pembaharuan tersebut adalah melakukan pembenahan yang menyeluruh. Pustakawan dituntut agar dapat mengeksplorasi cara baru guna mengembangkan produk yang dapat ditawarkan ke pengguna untuk memperoleh akses informasi serta meningkatkan kualitas layanan untuk kepentingan pengguna. Saatnya pustakawan yang profesional menyediakan jasa layanan prima. Perpustakaan, dalam upayanya mendukung perguruan tinggi yang bertaraf internasional, masih menghadapi kendala yang cukup kompleks dan beragam, mulai dari birokrasi yang rumit, sumber daya manusia yang tidak profesional hingga pendanaan yang macet atau tersendat-sendat dalam setiap kegiatan pengembangan perpustakaan.

Disamping permasalahan yang cukup kompleks tersebut, hingga saat ini belum ada undang-undang mengenai sitem nasional perpustakaan. Undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat pemerintah dan warga negara dalam tatalaksana perpustakaan di seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan sistem nasional. Sistem nasional perpustakaan yang berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur bagi pengelolaan dan wadah pendayagunaan seluruh sumber informasi untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat.

Rendahnya minat baca masyarakat juga harus menjadi inspirasi tersendiri bagi seorang pustakawan. Bagaiman seorang pustakawan mampu menumbuhkan minat baca masyarakat tersebut. Lebih menyenangkan lagi jika seorang pustkawan juga berprofesi sebagai seorang penulis buku yang terkenal. Hal itu dapat mendorong masyarakat untuk memiliki rasa penasaran dan akhirnya tertarik untuk datang ke perpustakaan.

Peranan Perpustakaan

Peranan Perpustakaan

Setiap perpustakaan dapat mempertahankan eksistensinya apabila dapat menjalankan peranannya. Secara umum peran – peran yang dapat dilakukan adalah :

  1. a)Sebagai Pusat Informasi

Perpustakaan merupakan salah satu tempat yang memiliki peranan penting dalam memberikan suatu informasi. Hal ini dikarenakan sebuah perpustakaan pastinya mempunyai koleksi buku tidak hanya satu,bisa ratusan atau bahkan berpuluh-puluh ribu. Yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis buku, seperti karya umum, filsafat, ensiklopedi dan lain-lain. Tidak hanya buku, perpustakaan sekarang juga dilengkapi dengan adanya koleksi majalah, koran ataupun artikel yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan juga ilmu.

  1. b)Sebagai Pusat Inovasi

Perpustakaan sebagai tempat tersimpannya berbagai informasi yang dulu hanya sebagai tempat penyimpanan buku semata,kini juga sebagai tempat untuk tumbuhnya ide-ide yang kreatif. Dari ide-ide kreatif itulah dapat tercipta suatu karya yang apat bermanfaat bagi orang lain. Dan dari karya para pengguna perpustakaan inilah nantinya dapat pila muncul suatu wacana atau pun gagasan yang dapat dibaca dan digunakan oleh orang lain. Contohnya bila kita membaca tentang buku pembudidayaan jamur. Jika orang tersebut adalah seorang yang kreatif, maka dari membaca buku itu bisa saja muncul ide untuk membudidayakan jamur dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang tentunya berguna bagi orang lain.

  1. c)Sebagai Pusat Sumber Belajar

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada.  Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.[5]

Fungsi Pendidikan Perpustakaan merupakan sarana pendidikan nonformal dan informal. Artinya perpustakaan merupakan tempat belajar diluar bangku sekolah maupun dalam lingkungan pendidikan.

Untuk memelihara efisiensi danefektivitas proses belajar mengajar. Dengan adanya perpustakaan di sebuah sekolah atauperguruan tinggi dapat membantu pengguna perpustakaan bisa lebih cepat dalam membantu mencariliteratur atau bahan untuk proses pembelajaran. Sehingga masyarakat dimana perpustakaan itu berada dapat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat denganadanya perpustakaan tersebut.

Untuk memberikan kemudahan bagi proses belajarmengajar dimana perpustakaan itu berada, kemudahan itu antara lain:

  • Kemudahan mencari informasi
  • Kemudahan mencari bahan pembelajaran
  • Kemudahan menemukan buku yang tidak dijual di toko buku[6]

Sumber :

https://callcenters.id/

Apa Kata Expert Tentang Toyota Agya di Seva Mobil Bekas?

seva-mobil-bekas

Toyota Agya adalah mobil Low Cost Green Car (LCGC) keluaran Toyota Astra Motor (TAM) yang paling laris di pasaran. Sebenarnya, apa sih yang membuat Toyota Agya diminati? Nah, di artikel kali ini, kita akan membahas mengenai Toyota Agya dan cara membeli Toyota Agya bekas di Seva.id.

seva-mobil-bekas

Daftar Seva Mobil Bekas Dan Dapatkan Toyota Agya Kondisi Terbaik!

Jika Anda berminat dengan Toyota Agya bekas, Anda bisa melakukan pencarian di Seva.id. Sebelum membahas tentang kelebihan Toyota Agya dibanding LGCG lainnya, mari kita bahas cara melakukan pendaftara di seva.id supaya Anda bisa leluasa memilih mobil bekas favorit Anda sekarang juga.

  1. Buka seva.id
  2. Klik pada menu Daftar Sekarang
  3. Lalu, masukkan credential yang dibutuhkan. Seva.id tidak meminta banyak data, melainkan hanya email dan juga nomor telpon untuk memudahkan komunikasi bagi Anda yang mencari mobil bekas berkualitas.
  4. Silakan cek email dan SMS yang masuk serta masukkan kode OTP (One Time Password) yang diminta.
  5. Selesai.

Mudah, kan? Nah, sekarang, mengapa Anda harus beli mobil bekas di Seva? Ini dia alasannya.

 

 

Kelebihan Seva.Id Dalam Memberikan Pelayanan

Seva.id adalah platform jual beli yang dikhususkan untuk mobil bekas. Apa yang membuat Seva.id berbeda dari platform lainnya.

  1. Fokus pada Mobil Bekas

Jika Anda mungkin pernah melihat platform jual beli online yang populer selain Seva mobil bekas, mungkin memang benar, mereka memberikan pelayanan yang bagus. Namun, mereka platform lain tidak fokus pada segmen mobil bekas.

Fokus-pada-Mobil-Bekas

Membeli mobil bekas dengan membeli barang lain seperti laptop atau ponsel bekas, tentu berbeda rasanya. Anda harus tahu sejarah mobil tersebut untuk mengetahui bagaimana penggunaannya sebelum dijual. Karena, harus diakui, mobil yang tidak terawat oleh pemilik sebelumnya akan mudah rusak di tangan pemilik baru walaupun orangnya telaten seperti Anda.

Dengan fokus pada mobil bekas, Seva.id juga bisa memberikan pelayanan prima dalam pencarian. Anda bisa mencari mobil bekas berdasarkan tahun, berdasarkan jenis, atau bahkan berdasarkan pilihan Expert.

Apa itu pilihan Expert? Seva.id memiliki tim yang unggul dalam menilai mobil apa yang cocok untuk Anda. Kami akan menyediakan pertanyaan-pertanyaan dasar setelah Anda melakukan registrasi. Nantinya, pertanyaan dasar itu akan menjadi bahan pertimbangan expert kami dalam memilihkan mobil yang tepat untuk Anda.

  1. Memiliki Tim Inspector

Sudah banyak kasus orang membeli mobil bekas tanpa tahu kerusakan apa yang tersembunyi di dalamnya. Tenang, membeli mobil bekas di seva.id akan menjauhkan Anda dari resiko semacam itu. Mengapa? Seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, Seva.id memiliki tim expert dan berpengalaman dalam memberikan layanan inspeksi.

Bahkan, sebelum mobil dipajang di situs Seva.id, mobil tersebut sudah melewati tahap inspeksi dan juga tahap estimasi harga. Alhasil, Anda sebagia konsumen mobil bekas tentu tidak akan terjebak dengan mobil dengan kondisi tidak baik yang dijual dengan harga mahal.

Seva.id bahkan berani menolah penjualan mobil bekas yang terbukti merupakan mobil bekas kejadian tertentu (seperti banjir, tabrakan, dan lain sebagainya yang akan kita bahas setelah ini).

  1. Mobil Bekas Banjir? Tidak ada di Seva Mobil Bekas

Ya, Anda mungkin khawatir dalam membeli mobil bekas karena di Jabodetabek terutama, banjir adalah yang tidak bisa terhindarkan. Banjir bisa merusak komponen di dalam mobil dengan sangat parah. Banyak mekanik ahli yang menyarankan overhaul (turun mesin) untuk memperbaiki mobil yang rusak akibat banjir.

Bagi para pemilik kendaraan, overhaul engine bukanlah pilihan yang baik lantaran harganya yang sangat mahal. Jadi, banyak para korban banjir memilih untuk menjual mobilnya dengan harga murah untuk mendapatkan modal dp mobil baru.

Solusi ini membuat banyaknya penjual mobil nakal yang tidak jujur dalam menceritakan sejarah mobilnya terkena banjir dengan harapan mendapatkan harga jual yang masih standar dan lumayan tinggi.

Di Seva.id, tim mekanik expert akan melakukan inspeksi mendalam sehingga bekas banjir sekecil apapun akan terlihat. Dan apabila bekas banjir ini dinilai fatal terhadap mesin, maka tim seva.id akan menolah melakukan penjualan demi kenyamanan konsumen.

  1. Jujur

Ya, masih terkait dengan kondisi mobil, Seva.id sangat blak-blakan. Tidak ada yang disembunyikan hanya demi menjaga harga jual. Di Seva, semua kondisi mobil akan dijelaskan apa adanya kepada konsumen. Harga yang ditawarkan juga fair.

Bila kondisi mobil membutuhkan reparasi, maka tim Seva akan mengatakannya kepada konsumen dan menjual mobil tersebut tentunya dengan harga yang menyesuaikan, sehingga konsumen punya budget lebih untuk perbaikan.

 

Kelebihan Toyota Agya

Oke, sekarang saatnya kita bahas kelebihan Toyota Agya dan mengapa ini adalah mobil yang sangat direkomendasikan oleh expert Seva mobil bekas.

  1. Irit BBM

Irit-BBM

Sebagai mobil LCGC (Low Cost Green Car), Toyota Agya memang mengunggulkan kehematan konsumsi BBMnya. Toyota Agya sendiri mengklaim mampu mencapai 24 mpg (miles per gallon, satuan konsumsi bahan bakar). Nilai mpg ini sangatlah tinggi dibandingkan dengan mobil lain sejenisnya yang rata-rata hanya 20 mpg.

  1. Ramah Lingkungan

Sesuai dengan namanya, Toyota Agya merupakan mobil green car. Artinya, mobil ini dilengkapi dengan catalytic converter yang akan menyaring dan mengembalikan sebagian asap knalpot untuk dibakar kembali di dalam mesin bila dinilai masih terlalu jelek bila harus dikeluarkan lewat knalpot.

Dengan begini, Toyota Agya akan menghasilkan emisi CO yang rendah dan juga tidak mengandung zat-zat lain yang cenderung berbahaya.

  1. Interior Hampir Menyamai Mobil Mewah

Toyota Agya memang bukan mobil dalam segmen city car, namun fitur yang ditanamkan pada mobil ini cukup untuk membuat pengemudi serta penumpang nyaman untuk mengemudi di dalam kota yang mungkin penuh dengan kemacetan.

Selain itu, jok yang empuk dan juga fitur entertainment yang lengkap membuat interior mobil ini bahkan hampir menyamai mobil mewah, walaupun tentu tidaklah secanggih segment mobil mewah. Seperti misalnya, center console yang cukup lengkap untuk bisa mendukung koneksi bluetooth. Namun tentu tidak ada electric seat adjuster seperti yang dimiliki oleh Alphard dan sejenisnya.

  1. Bisa Luar Kota

Siapa bilang Toyota Agya hanya bagus untuk dalam kota? Toyota Agya sendiri pernah digunakan untuk tour Jakarta-Surabaya oleh Agya Street Club Jakarta, lho. Artinya, mobil ini bisa digunakan untuk menelusuri hampir satu pulau Jawa tanpa kendala apa-apa.

Hasil review expert Seva.id menilai bahwa Toyota Agya adalah mobil yang layak dan bahkan direkomendasikan untuk digunakan di luar kota, dengan atau tanpa jalan tol.

Penutup

Sekarang, kita sudah melihat seberapa hebatnya Toyota Agya. Bagi Anda yang sedang mencari mobil bekas untuk penggunaan sehari-hari atau luar kota, expert dari seva.id menyarankan mobil ini lantaran kualitas dan kenyamanannya memang nomor satu.

Silakan lakukan registrasi sesuai petunjuk yang telah diberikan. Kemudian, pilihlah Toyota Agya yang sesuai dengan budget dan ekspektasi Anda di seva.id, platform mobil bekas berkualitas tinggi.

 

Sumber : SEVA Mobil Bekas